HARIAN NEGERI, Jakarta  – Pemerintah Indonesia mempercepat transformasi digital dengan menargetkan uji coba operasional Pusat Data Nasional (PDN 1) dimulai pada Juni 2025. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam menciptakan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

“PDN merupakan fondasi utama dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Meutya menjelaskan bahwa PDN 1 telah diserahterimakan pada Maret 2025 dan saat ini sedang menjalani tahap asesmen keamanan serta uji operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Kami menargetkan uji coba operasional mulai Juni,” tegasnya.

Percepatan pembangunan PDN adalah bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial melalui teknologi digital yang handal.

Selain PDN 1, pemerintah merencanakan pembangunan dua Pusat Data Nasional tambahan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur digital. PDN 2 dan PDN 3 sedang dalam persiapan dengan skema co-sharing yang sedang dibahas untuk mempercepat realisasi.

Menkomdigi juga menekankan pentingnya penguatan cadangan operasional. “Saat ini, cadangan operasional masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Tanpa anggaran yang memadai, ada risiko sistem tidak memiliki cadangan, yang tentu saja tidak ideal,” katanya.

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan pusat data ini secara tuntas guna memastikan bahwa transformasi digital pemerintahan berjalan dengan efektif, aman, dan berkelanjutan.