HARIAN NEGERI - Jakarta, Jumat (27/2/2026), Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh serta pemeriksaan terhadap polemik penggunaan mobil dinas Gubernur di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini menjadi sorotan publik. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan maupun potensi kerugian negara.

Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran negara merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

“Setiap pengadaan kendaraan dinas harus melalui mekanisme yang sesuai regulasi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tanpa kompromi,” ujar Ali Mansur. 

Ia menegaskan bahwa polemik mobil dinas tersebut telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait urgensi pengadaan, nilai anggaran, serta mekanisme penggunaannya. 

“Oleh karena itu, audit independen oleh KPK menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik,” tegasnya. 

Atas nama Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa juga meminta agar KPK tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan maupun penggunaan kendaraan dinas tersebut. 

“Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik terhadap penggunaan uang rakyat,” tambahnya dengan tegas. 

PB SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

“Jika ditemukan pelanggaran hukum atau potensi korupsi, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” pungkasnya.