HARIAN NEGERI, Jakarta - Polemik aksi teatrikal dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta kembali memanas setelah PSI DKI merespons teguran pimpinan DPRD terkait gaya penyampaian pandangan umum yang dinilai menyerupai pertunjukan teatrikal.

Alih-alih menerima masukan untuk menjaga etika dan marwah forum resmi DPRD, PSI justru membela aksi tersebut dengan dalih sebagai bagian dari strategi komunikasi politik agar pesan lebih mudah diterima publik.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa ruang Paripurna bukan tempat untuk menghadirkan gimmick politik yang berlebihan.

“Tidak ada yang melarang penyampaian aspirasi atau kreativitas komunikasi politik. Tapi Paripurna DPRD adalah forum resmi lembaga negara daerah yang harus dijaga marwah dan kewibawaannya. Jangan sampai substansi penting untuk rakyat malah tenggelam karena aksi teatrikal,” ujar Wibi, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan kualitas gagasan, solusi konkret, dan pembahasan kebijakan yang serius, bukan sekadar sensasi visual untuk kebutuhan media sosial.

“Kalau semua dibawa ke pola gimmick dan dramatisasi, lama-lama sidang resmi kehilangan esensi dan kewibawaannya. Kritik boleh, ekspresi boleh, tapi tetap harus proporsional dan menghormati forum,” lanjutnya.

Wibi juga menegaskan bahwa teguran pimpinan DPRD merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban serta etika persidangan agar forum Paripurna tetap menjadi ruang pembahasan kebijakan yang bermartabat dan fokus pada kepentingan masyarakat Jakarta.