HARIAN NEGERI - Ternate, Peresmian proyek hilirisasi industri nikel di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 29 Juni 2025 disambut dengan sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara. 

Organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga serius menangani dampak sosial dan lingkungan yang telah lama dirasakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam komitmen saat kampanye pemilihan Presiden Tahun 2024. Prabowo-Gibran menyampaikan komitmen pemerintahannya ke depan untuk menjadikan hilirisasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Yang menyampaikan kepada public kurang lebih substansinya adalah Kita ingin Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi menghasilkan produk jadi yang bernilai tinggi.

Namun, Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, menyatakan bahwa proses hilirisasi yang selama ini berjalan di provinsi Maluku Utara justru menyisakan banyak persoalan mendasar. “Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan harus adil dan berpihak pada rakyat. Hilirisasi tidak boleh menambah penderitaan masyarakat lingkar tambang,” tegas Akbar dalam keterangan persnya, Selasa (26/6/2025).

Menurut Akbar, sejumlah desa di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan mengalami krisis lingkungan akibat aktivitas tambang dan industri smelter. Ia menyebut kasus pencemaran air di Sungai Sagea, banjir di Soligi, temuan zat berbahaya dalam darah warga Lelilef, dan penyakit Ispa yang di derita oleh masyarakat obi sebagai bukti nyata bahwa pembangunan selama ini abai terhadap keselamatan rakyat.

“Bagaimana bisa disebut keberhasilan jika rakyat sekitar hidup dalam kecemasan? Anak-anak mandi dengan air beracun, petani kehilangan lahan, nelayan tak lagi bisa melaut dan konfik lahan akibat tidak transparannya proses penerbitan IUP. Ini harus menjadi perhatian utama presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

Badko HMI juga meminta agar Presiden Prabowo kelak mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terindikasi bermasalah, termasuk perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi, tidak membangun sistem drainase yang layak, serta mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL). 

Selain itu Presiden Prabowo harus mendesak POLDA Maluku Utara Untuk segera menindak tegas dengan transparan Perusahaan Tambang PT. WKM dan atau oknum-oknum yang terlibat dalam melakukan pelanggaran pertambangan  yang dengan sengaja mengkspor ore nikel 90.000 metreks ton.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil (Civil Society), HMI menyatakan akan terus mengawal proses hilirisasi agar tidak menjadi alat eksploitasi baru terhadap sumber daya dan manusia di daerah. 

“Kami mendorong agar pembangunan di Maluku Utara benar-benar menjunjung prinsip keadilan ekologis dan kesejahteraan yang merata,” tutup Akbar.

Polemik ini mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah ke depan dalam menjalankan agenda hilirisasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil.