HARIAN NEGERI - Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti pentingnya program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam menangani masalah malnutrisi di Indonesia. Berdasarkan laporan Indeks Kelaparan Global 2023 yang disusun oleh organisasi Welt Hunger Hilfe (WHH) dan Concern Worldwide, Indonesia menempati peringkat ke-77 dengan skor 17,6.
Bamsoet mengatakan, data ini menunjukkan tingkat kelaparan di Indonesia berada pada kategori moderat atau sedang, dan masih termasuk yang tertinggi di ASEAN.
Menurut Bamsoet, selain mengatasi kelaparan, program makan bergizi gratis juga bisa membantu mengurangi masalah gizi buruk. Pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 6,5 persen dari populasi Indonesia mengalami kekurangan gizi atau undernourished, yaitu sekitar 17,7 juta orang.
"Ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan populasi kurang gizi terbesar di Asia Tenggara," kata Bamsoet, setelah menerima kunjungan Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) di Jakarta, Kamis (1/8/2024). Pengurus yang hadir termasuk Wakil Ketua Umum Ahmad SKJ dan Marfuah, Sekjen Asep Efendi, Wasekjen A Toha Almansur, dan Sekbid Kerja Sama Ahmad Syarifudin.
Mantan Ketua DPR ini menekankan bahwa isu pangan tidak boleh diabaikan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, dunia mengalami krisis pangan global, dengan Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan peningkatan angka kelaparan global mencapai 40 juta orang. PBB melaporkan bahwa pada tahun 2016, sekitar 815 juta orang di dunia mengalami kelaparan, setara dengan 11 persen populasi dunia.
"Data akhir tahun 2022 menunjukkan krisis pangan yang mengerikan. Diperkirakan, sekitar 345 juta orang di dunia mengalami kelaparan akut, dengan 19.700 orang di antaranya meninggal setiap hari. Artinya, setiap empat detik, satu orang meninggal karena kelaparan," jelas Bamsoet.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI, Bamsoet menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak terletak di pusat bisnis perkotaan, melainkan di desa-desa yang menjadi pusat pertanian. Pandemi Covid-19 seharusnya menyadarkan para pemimpin, baik di tingkat daerah maupun pusat, bahwa kedaulatan pangan harus menjadi prioritas.
Bamsoet menekankan bahwa Indonesia harus berhenti bergantung pada impor. Dengan tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, dan udara yang baik untuk perkebunan, Indonesia memiliki potensi untuk menanam berbagai jenis tanaman.
"Tantangannya adalah bagaimana kita mengelolanya dengan bijaksana. Untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha pangan, semakin baik untuk masa depan pangan nasional," tutup Bamsoet.
