Oleh: Syaefunnur Maszah

Gagasan pembentukan Danantara sebagai dana aset negara Indonesia mencerminkan ambisi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong efisiensi dan kedaulatan ekonomi nasional. Lembaga ini ditujukan untuk menjadi semacam "superholding" yang menyatukan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekaligus bertindak sebagai pengelola investasi strategis. Tak hanya bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi negara, Danantara juga ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa memiliki lembaga investasi berkelas dunia seperti Temasek dari Singapura.

Di tengah euforia awal pembentukan Danantara, sempat diumumkan bahwa Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates dan salah satu tokoh finansial paling berpengaruh di dunia, akan masuk ke dalam dewan penasihat. Nama besar Dalio tentu memberikan kesan prestisius dan dorongan kepercayaan diri terhadap kredibilitas Danantara di mata dunia. Namun, dinamika berubah ketika muncul laporan bahwa Dalio urung bergabung sebagai penasihat resmi.

Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai alasan pembatalan tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak Dalio tetap berjalan. Di sisi lain, publik perlu melihat persoalan ini secara jernih: lembaga negara seperti Danantara tidak boleh menggantungkan eksistensinya hanya pada simbol atau figur internasional, betapapun ternama. Yang lebih penting adalah strategi dan implementasi kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Beberapa pengamat menyebut bahwa perbedaan harapan antara misi Danantara dan ekspektasi para penasihat global bisa saja menjadi faktor penghambat kerja sama. Namun ini bukan alasan untuk meragukan kapasitas Danantara. Tantangan justru menjadi bahan evaluasi dan pematangan arah kebijakan internal. Dalam dunia bisnis dan investasi, nama besar memang penting, tetapi hasil yang nyata jauh lebih menentukan keberhasilan.

Sebagaimana dilaporkan dalam artikel The Jakarta Post berjudul "Dalio’s reported exit sparks questions over Danantara’s game plan", 29 Mei 2025, oleh Aditya Hadi, disebutkan bahwa dalam presentasi terbaru Danantara kepada pelaku bisnis global, nama Ray Dalio tidak lagi tercantum. Sebagai gantinya, penasihat yang terkonfirmasi meliputi tokoh-tokoh lain seperti ekonom Jeffrey Sachs, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra, dan mantan CEO Credit Suisse Helman Sitohang. Ini menunjukkan bahwa Danantara tetap menarik perhatian banyak tokoh internasional, sekalipun tanpa kehadiran Dalio.

Kita tidak bisa menilai sukses atau gagalnya sebuah lembaga hanya dari satu nama yang batal bergabung. Komitmen internal, kapasitas manajerial, transparansi, dan akuntabilitas adalah indikator yang jauh lebih penting. Apalagi, penguatan tata kelola serta keberanian dalam mengambil kebijakan inovatif akan menentukan reputasi jangka panjang Danantara di mata publik domestik maupun global.

Tantangan utama Danantara bukan sekadar mencari penasihat, tetapi membuktikan bahwa lembaga ini bisa mengelola aset negara secara efisien, memberikan imbal hasil bagi pembangunan nasional, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Dalam konteks tersebut, kehadiran figur global bisa menjadi nilai tambah, tetapi bukan fondasi utama.

Justru dengan adanya peristiwa ini, Danantara didorong untuk lebih mandiri, fokus pada eksekusi, dan memperkuat kapabilitas lokal. Indonesia memiliki banyak pakar keuangan, profesional BUMN, dan generasi muda berbakat yang bisa berperan aktif dalam membangun Danantara menjadi institusi unggulan.

Oleh karena itu, publik tidak perlu terjebak dalam narasi negatif. Mundurnya Dalio, jika benar adanya, bukan akhir dari segalanya. Ini hanya satu bab dalam perjalanan panjang Danantara. Yang lebih penting adalah komitmen jangka panjang, dedikasi terhadap hasil, serta transparansi kepada masyarakat.

Dengan strategi yang matang, SDM yang kompeten, dan keberanian menghadapi tantangan global, Danantara tetap berpotensi menjadi salah satu pilar transformasi ekonomi nasional. Mari kita kawal dan beri ruang optimisme terhadap lembaga ini karena masa depan ekonomi Indonesia tidak boleh ditentukan oleh absennya satu nama, melainkan oleh kerja keras kolektif yang terus bergerak ke depan.