HARIAN NEGERI - Jakarta, Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) DPW Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Senin (6/7). 

Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Yadon Hanubun tersebut merupakan bentuk respons atas berkembangnya pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dalam tata kelola penugasan pemerintah di PT PPI, yang mencuat setelah pengungkapan perkara dugaan impor sianida oleh Bareskrim Polri.

Dalam keterangannya, Yadon Hanubun menyampaikan bahwa aksi tersebut lahir dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu tersebut, termasuk berbagai desakan yang berkembang di ruang publik dan media sosial agar proses hukum tidak berhenti hanya pada pengungkapan perkara dugaan impor sianida, tetapi juga menelusuri tata kelola penugasan pemerintah di PT PPI secara menyeluruh.

"Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami hadir karena publik berhak memperoleh kepastian. Ketika muncul dugaan penyimpangan dan berbagai pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan, distribusi, serta pengawasan internal perusahaan, maka semuanya harus dijawab melalui audit yang transparan dan proses hukum yang objektif," ujar Yadon Hanubun.

Menurut AMPK DPW Jakarta, berbagai pemberitaan yang mendorong KPK dan BPKP melakukan audit investigatif menjadi dasar bagi gerakan mahasiswa untuk ikut mengawal proses tersebut. Sebagai bagian dari kontrol sosial, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap dugaan yang berpotensi merugikan negara diusut secara terbuka, profesional, dan tanpa intervensi.

Dalam aksi tersebut, AMPK DPW Jakarta menyampaikan empat tuntutan utama:

  1. Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan di PT PPI, Jangan Lindungi Siapa Pun.
  2. Audit Total PT PPI, Ungkap Dugaan Kerugian Negara Secara Transparan.
  3. Copot dan Proses Hukum Pejabat PT PPI yang Terbukti Terlibat Penyimpangan.
  4. Hentikan Impunitas, Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih.

AMPK DPW Jakarta menegaskan bahwa aksi hari ini merupakan langkah awal dalam mengawal isu tersebut. Sebagai bentuk konsistensi, organisasi akan menggelar Aksi Jilid II pada Rabu dengan titik aksi di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),& kementerian BUMN.

"Kami akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum yang jelas. Kami berharap PT PPI bersikap kooperatif, sementara KPK dan lembaga terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengusut seluruh dugaan secara profesional. Kepercayaan publik terhadap BUMN hanya dapat dijaga melalui transparansi dan penegakan hukum yang adil," tutup Yadon Hanubun, Koordinator Lapangan Aksi.