HARIAN NEGERI, Padang - Indonesia tengah menghadapi situasi sulit akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah di berbagai sektor. Kebijakan ini menjadi pemicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah, termasuk di Padang. Salah satu fokus utama tuntutan mahasiswa adalah efisiensi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, pemotongan anggaran mencapai Rp22 triliun, yang dinilai berdampak negatif terhadap akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang (BEM UNP), Rizki Pratama, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya memengaruhi sektor pendidikan, tetapi juga berdampak pada sektor lain, termasuk kesehatan. “Kami sangat khawatir dengan kondisi ini, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan,” ujar Rizki.

Lebih lanjut, Rizki mengkritik kebijakan yang dinilainya tidak mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan energi, yang seharusnya menjadi prioritas. “Kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini karena yang paling dirugikan adalah rakyat, terutama mahasiswa yang semakin kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi demonstrasi, Ferdiansyah, menegaskan bahwa efisiensi anggaran sangat disayangkan karena pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. “Kebijakan ini dibuat terlalu terburu-buru dan merugikan banyak pihak. Pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan akan berdampak besar bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ferdiansyah juga menyoroti dampak kebijakan pemerintah terkait pembatasan penjualan gas elpiji 3 kg yang semakin menyulitkan masyarakat kecil. “Di beberapa daerah, pembatasan penjualan gas elpiji 3 kg sangat meresahkan masyarakat bawah. Mereka harus mengantre panjang untuk mendapatkan gas yang seharusnya merupakan subsidi pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah, dalam beberapa kesempatan, menyatakan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi defisit negara dan memaksimalkan alokasi dana ke sektor-sektor yang dianggap lebih prioritas, seperti ketahanan pangan dan pertahanan negara.
“Kami berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan ini agar kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas,” tutup Rizki.

Ferdiansyah menambahkan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak serta berkelanjutan. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan.

Penulis: Rizki Ramadhan Sitepu
Editor: Gusti Rian Saputra