HARIAN NEGERI - TANGERANG, (1 JUNI 2026) Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah Provinsi Banten memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta atas keberhasilan beruntun dalam menggagalkan keberangkatan ratusan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural atau ilegal sepanjang awal tahun 2026.

Langkah tegas kepolisian yang mengajukan Red Notice terhadap jaringan mafia perdagangan orang luar negeri dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Wakil Ketua Umum GP Alwashliyah Provinsi Banten, Yanto, menyatakan bahwa Bandara Soekarno-Hatta yang berada di wilayah hukum penyangga Jakarta dan Banten merupakan pintu gerbang internasional yang sangat rawan menjadi jalur perlintasan sindikat kejahatan transnasional. Oleh karena itu, ketegasan aparat penegak hukum di pintu gerbang ini menjadi krusial.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen Polresta Bandara Soetta. Pengajuan Red Notice terhadap aktor intelektual di luar negeri adalah sinyal kuat bahwa negara tidak kalah oleh mafia perdagangan orang. Ini adalah langkah penyelamatan kemanusiaan yang nyata," ujar Yanto dalam keterangan tertulisnya di Tangerang.

Meski memuji penindakan di hilir, GP Alwashliyah Banten memberikan catatan kritis terkait penanganan di hulu. Yanto mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya sinergi antar lembaga dalam hal pencegahan, terutama pada aspek edukasi dan penyediaan sumber informasi yang valid bagi masyarakat.

Menurut Yanto, berulangnya kasus CPMI ilegal termasuk modus perekrutan untuk operator judi online di Asia Tenggara menunjukkan adanya sumbatan informasi di tingkat akar rumput. Masyarakat sering kali tidak memiliki akses informasi untuk membedakan mana penyalur kerja yang resmi dan mana yang ilegal.

"Penindakan di bandara sudah sangat baik, namun kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan penangkapan di ujung jalur. Ada masalah besar di hulu. Minimnya sinergi dalam peningkatan edukasi dan integrasi sumber informasi membuat masyarakat kita terus menjadi mangsa empuk. Jangan biarkan polisi bekerja sendirian di hilir, sementara kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga perangkat desa kurang progresif melakukan pencegahan," tegas Yanto.

Menutup pernyataannya, GP Alwashliyah Banten menyatakan dukungannya kepasa pihak kepolisian dan otoritas terkait guna menjadi jembatan edukasi bagi generasi muda di Banten agar tidak terjebak dalam pusaran penipuan kerja internasional.

"Kami meminta semua pihak duduk bersama. Sinkronisasikan data, satukan sumber informasi, dan gempur ruang gerak calo PMI dengan edukasi yang masif hingga ke tingkat desa. GP Al Washliyah Banten siap mengawal dan menjadi mitra strategis dalam perang melawan perdagangan orang ini," pungkas Yanto.