Oleh: Syaefunnur Maszah
Delapan bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi masa konsolidasi dan penyesuaian yang sangat menentukan. Dalam rentang waktu ini, banyak tantangan strategis telah muncul, mulai dari ketidakpastian global, fluktuasi harga pangan, hingga penyesuaian terhadap realisasi program prioritas nasional. Di tengah itu, muncul dorongan publik dan sinyal internal untuk melakukan perombakan kabinet. Reshuffle bukanlah ekspresi ketidakpuasan semata, tetapi kebutuhan objektif untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif, terarah, dan berlandaskan integritas.
Sebagian kementerian telah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi, dengan langkah-langkah responsif terhadap visi presiden. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada pula sektor-sektor yang masih terjebak pada pendekatan birokratis konvensional, kurang adaptif terhadap dinamika lapangan, dan belum menunjukkan terobosan signifikan. Presiden Prabowo tampaknya memahami pentingnya waktu ia memberi ruang adaptasi sekaligus mencatat dengan cermat titik-titik yang memerlukan penguatan struktur dan personel. Reshuffle, dalam konteks ini, menjadi langkah untuk mengakselerasi jalannya pemerintahan menuju fase eksekusi besar-besaran.
Namun demikian, faktor terpenting dalam urgensi reshuffle kali ini bukan semata soal kapasitas teknokratik, melainkan integritas dan loyalitas. Dalam koalisi besar yang terbentuk pasca-Pemilu, tidak semua elemen kabinet menunjukkan kesetiaan penuh terhadap garis presiden. Ada indikasi fragmentasi visi dan adanya pihak yang memainkan agenda politik sendiri di dalam struktur pemerintahan. Ini bukan sekadar mengganggu efisiensi, tetapi berpotensi menggerus wibawa kepemimpinan nasional. Presiden Prabowo perlu menegaskan bahwa loyalitas terhadap rakyat dan kepala negara adalah syarat mutlak untuk menjadi bagian dari timnya.
Dalam suasana seperti ini, isu mengenai keberadaan kekuatan-kekuatan di luar struktur formal kekuasaan atau pseudo power kembali mencuat. Sosok-sosok dari masa lalu, baik dari lingkaran kekuasaan sebelumnya maupun oligarki ekonomi, ditengarai masih berupaya memengaruhi arah kebijakan. Jika tidak disikapi tegas, hal ini akan menciptakan persepsi bahwa Prabowo tidak memiliki kendali penuh atas pemerintahannya. Padahal, dalam sistem demokrasi presidensial, legitimasi politik dan moral sepenuhnya berada di tangan pemimpin terpilih.
Pendekatan Prabowo yang cenderung tenang namun penuh perhitungan mencerminkan sikap seorang negarawan yang memahami bahwa stabilitas tidak dibangun dengan kegaduhan. Ia mengikuti jalan tengah: memberi waktu, mengamati, lalu bertindak tegas pada saat yang tepat. Ini selaras dengan pemikiran Ibn Khaldun yang menekankan pentingnya membangun asabiyyah, yaitu kohesi politik dan sosial sebagai basis kekuatan negara. Dalam reshuffle nanti, asabiyyah itu harus diperkuat melalui penunjukan figur-figur yang tidak hanya cakap, tetapi juga sejiwa dengan arah pemerintahan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Daniel Ziblatt, profesor politik dari Harvard University, dalam bukunya How Democracies Die, keberhasilan sebuah pemerintahan sangat tergantung pada "gatekeepers" demokrasi, yakni para pejabat publik yang memiliki komitmen terhadap aturan main dan semangat reformasi. Reshuffle seharusnya menjadi momen memilih para penjaga ini: tokoh-tokoh yang siap bekerja dalam semangat meritokrasi dan bebas dari tarik menarik kepentingan sempit.
Dari perspektif teori kepemimpinan transformasional James MacGregor Burns, Prabowo punya peluang untuk menunjukkan karakter pemimpin yang bukan hanya mengelola status quo, tetapi menggerakkan perubahan struktural. Melalui reshuffle, ia dapat menata kembali arah pembangunan nasional: mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi dan pangan, penegakan hukum serta menata ulang reformasi sektor pertahanan yang selama ini menjadi domain keahliannya.
Namun, tantangan ke depan masih sangat kompleks. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, ancaman krisis pangan global, serta potensi konflik geopolitik regional menuntut respons yang cepat dan tepat. Kabinet ke depan harus memiliki daya eksekusi tinggi, kemampuan koordinasi yang kuat, serta imajinasi kebijakan yang lebih progresif. Bukan sekadar mengelola, tetapi menciptakan loncatan.
Optimisme tetap tumbuh. Prabowo adalah pemimpin yang terbukti tahan uji dan tidak mudah dipengaruhi tekanan politik jangka pendek. Keputusannya untuk melakukan reshuffle pada waktu yang dianggap tepat akan menjadi penanda bahwa ia telah sepenuhnya mengambil alih kemudi pemerintahan. Ini bukan hanya soal wajah-wajah baru, tetapi pesan bahwa masa transisi telah selesai, dan sekarang saatnya bergerak ke babak baru pembangunan nasional.
Kini publik menanti reshuffle sebagai penanda arah: ke mana Prabowo akan membawa Indonesia. Dengan ketegasan, keberanian memilih, dan kesetiaan pada aspirasi rakyat, reshuffle kabinet ini bisa menjadi titik balik penting yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo benar-benar memimpin untuk masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan unggul di tengah percaturan global.
Komentar