HARIAN NEGERI, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025). Rapat tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam keterangannya seusai rapat menyampaikan bahwa perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan progresif. Hal ini didorong oleh terbitnya regulasi baru mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian desa.

"Sampai sore ini sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dan ini terus berkembang setiap harinya," ungkap Zulhas kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Zulhas menambahkan bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Selain itu, koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.

"Tujuan kita adalah memotong rantai pasok yang panjang dan juga mengurangi praktik rentenir dan pinjol yang merugikan masyarakat. Melalui koperasi ini, barang-barang seperti pupuk akan langsung didistribusikan dari pusat kepada masyarakat tanpa perantara," jelas Zulkifli.

Selain bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti PT Pos Indonesia, koperasi ini juga akan berfungsi sebagai agen layanan keuangan melalui BRI Link dan BNI Link, memberikan kemudahan dalam akses finansial bagi masyarakat desa.

Untuk memperkuat implementasi di lapangan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan, dengan para wakil dari unsur kementerian dan pelaksana harian. Satgas ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pembangunan dan pengoperasian koperasi di seluruh Indonesia.

"Satgas ini akan memperkuat implementasi di lapangan, dan memastikan koperasi ini dapat berjalan dengan baik," ujar Zulhas.

Pemerintah menargetkan agar Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan dengan plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar.

"Plafon kredit ini bukan hibah, melainkan kredit usaha yang akan dikelola secara profesional. Keuntungannya akan digunakan untuk membayar angsuran dari pinjaman tersebut," tegas Zulkifli.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, dan pinjaman daring ilegal.