HARIAN NEGERI - Informasi mengenai program bantuan bibit ayam dari pemerintah beredar luas di media sosial. Unggahan tersebut menyebutkan program akan berlangsung pada 21 Februari hingga 30 April 2026 dengan kuota nasional terbatas bagi 5.000 peserta. Narasi ini menarik perhatian masyarakat karena menjanjikan bantuan bagi peternak secara gratis melalui tautan pendaftaran yang disertakan.

Hasil Cek Fakta

Tim Cek Fakta Harian Negeri melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut dengan memeriksa mekanisme resmi program bantuan di sektor pertanian dan peternakan yang biasanya dikelola oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai program bantuan bibit ayam dengan skema dan periode seperti yang disebutkan dalam unggahan viral tersebut. Program bantuan pemerintah pada umumnya diumumkan melalui kanal resmi seperti situs web kementerian, konferensi pers, atau melalui pemerintah daerah, bukan melalui unggahan media sosial yang tidak terverifikasi.

Selain itu, tautan pendaftaran yang disertakan dalam unggahan tersebut mengarah ke situs web yang tidak menggunakan domain resmi pemerintah (.go.id). Halaman tersebut juga meminta data pribadi sensitif, termasuk identitas lengkap dan nomor Telegram. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur administrasi resmi pemerintah yang menggunakan sistem terintegrasi dan memiliki standar keamanan data yang ketat.

Redaksi juga menemukan bahwa penggunaan aplikasi pesan instan seperti Telegram sebagai sarana pendaftaran program pemerintah bukan bagian dari mekanisme resmi dalam penyaluran bantuan. Ciri-ciri ini menunjukkan indikasi kuat adanya potensi phishing atau upaya pengumpulan data pribadi secara ilegal.

Kesimpulan

Klaim mengenai program bantuan bibit ayam pemerintah dengan pendaftaran melalui tautan yang beredar di media sosial tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan berpotensi merupakan informasi menyesatkan.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikan konten yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah. Informasi resmi biasanya hanya disampaikan melalui situs kementerian, pemerintah daerah, atau saluran komunikasi resmi lainnya.

Redaksi juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak jelas asal-usulnya, karena dapat membuka peluang penyalahgunaan data untuk berbagai bentuk penipuan digital.

Sumber rujukan: Data Asli