HARIAN NEGERI - Sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim undangan pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikirimkan melalui komentar pada platform Facebook telah menyebar luas dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Unggahan tersebut, yang diposting oleh akun bernama "Fitri oktavianti" pada akhir Februari 2026, menampilkan gambar tumpukan surat undangan berlogo Pos Indonesia dan mengajak warganet untuk berkomentar "hadir" agar dikirimi surat undangan tersebut, dengan klaim bahwa pengambilan bantuan akan dilakukan di kantor pos setempat.

Hasil Cek Fakta

Tim Cek Fakta Harian Negeri telah melakukan investigasi mendalam terhadap klaim yang beredar tersebut dan menemukan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mekanisme distribusi bantuan sosial seperti PKH dan BPNT diatur secara ketat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui sistem terintegrasi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana kepada penerima manfaat yang telah terdaftar dan diverifikasi sebelumnya. Prosedur resmi penyaluran bantuan PKH dan BPNT melibatkan proses verifikasi data penerima melalui sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah, di mana undangan atau pemberitahuan pengambilan bantuan disampaikan secara langsung melalui saluran-saluran resmi seperti surat resmi yang dikirim ke alamat penerima, pesan singkat (SMS) dari nomor resmi instansi terkait, atau melalui aplikasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Tidak ada mekanisme resmi yang menggunakan komentar di media sosial sebagai sarana untuk mengirimkan undangan pengambilan bantuan sosial, karena hal tersebut rentan terhadap penyalahgunaan dan penipuan. Redaksi juga mencatat bahwa Pos Indonesia, sebagai mitra dalam distribusi bantuan, hanya bertugas menyalurkan bantuan berdasarkan daftar penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah, bukan mengirimkan undangan melalui interaksi di platform digital seperti Facebook. Klaim dalam unggahan tersebut bahwa surat undangan akan dikirimkan kepada mereka yang berkomentar "hadir" merupakan manipulasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan dalam penyaluran bantuan sosial, yang dirancang untuk melindungi data pribadi penerima dan mencegah kebocoran informasi sensitif. Lebih lanjut, Tim Cek Fakta Harian Negeri telah mengonfirmasi dengan sumber resmi bahwa tidak ada perubahan kebijakan atau prosedur dalam penyaluran PKH dan BPNT yang mengizinkan penggunaan media sosial untuk mengirimkan undangan pengambilan bantuan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur formal dan terstruktur, dengan pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, terutama dalam momen-momen penting seperti bulan Ramadhan.

Kesimpulan

Informasi yang mengklaim undangan pengambilan PKH dan BPNT dikirim melalui komentar Facebook merupakan hoaks yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, termasuk menciptakan ekspektasi palsu di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, meningkatkan risiko penipuan dan pencurian data pribadi, serta mengganggu proses penyaluran bantuan yang sebenarnya dengan membanjiri kantor pos atau instansi terkait dengan permintaan yang tidak berdasar. Hoaks semacam ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah dan memicu keresahan sosial, terutama di tengah upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks literasi digital, insiden ini menggarisbawahi pentingnya masyarakat untuk selalu kritis dan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, terutama yang berkaitan dengan program pemerintah atau isu-isu sensitif seperti bantuan sosial. Redaksi menyarankan agar masyarakat mengandalkan sumber informasi resmi dari instansi pemerintah, seperti situs web Kementerian Sosial atau kanal komunikasi yang terverifikasi, dan menghindari berinteraksi dengan unggahan yang menawarkan iming-iming tanpa dasar yang jelas. Edukasi tentang cara mengenali ciri-ciri hoaks, seperti klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau permintaan data pribadi melalui platform tidak resmi, harus terus ditingkatkan untuk membangun ketahanan digital yang lebih kuat di era informasi yang serba cepat ini.

Sumber rujukan: Data Asli