HARIAN NEGERI, Jakarta -  Ancaman kekerasan digital terhadap anak-anak di Indonesia semakin meningkat. Pada Tahun 2024, Komisi Nasional Perempuan mencatat ada 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang menunjukkan kenaikan 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 431 kasus eksploitasi anak selama periode 2021 hingga 2023.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak-anak di ruang digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal dengan PP TUNAS.

“Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan di dunia digital. Ancaman yang mereka hadapi beragam, mulai dari kekerasan berbasis gender online, eksploitasi, perundungan siber, hingga penyalahgunaan data pribadi,” ungkapnya dalam Talkshow bertajuk “Strategi Perempuan Indonesia Memanfaatkan Digitalisasi untuk Efisiensi” di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Bonifasius menjelaskan bahwa PP TUNAS akan menjadi pedoman dalam memastikan keamanan akses digital bagi anak-anak. “PP ini penting untuk menyaring konten-konten yang berbahaya, sekaligus melindungi data pribadi anak-anak. Kebijakan ini akan menjadi langkah signifikan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan edukatif,” tegasnya.

Saat ini, Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet, yang mencakup sekitar 74,6 persen dari total populasi, dengan 143 juta pengguna media sosial. Oleh karena itu, Bonifasius menyebut keberhasilan implementasi PP TUNAS memerlukan dukungan penuh dari masyarakat, khususnya perempuan, yang memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan.

“Kami yakin perempuan Indonesia memiliki peran vital dalam menggerakkan aspek pendidikan, usaha mikro, serta komunitas,” ujarnya.

Bonifasius juga berharap seminar ini dapat membangun jejaring lintas sektor dan meningkatkan kesadaran kolektif untuk menciptakan transformasi digital yang inklusif, adil, dan bermula dari keluarga, komunitas, hingga institusi.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membahas tantangan, tetapi juga menggali strategi konkret agar perempuan dapat memanfaatkan digitalisasi secara optimal,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komdigi, Indri Angga Prabowo, yang juga istri dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komdigi Ilma Nugrahani Ismail. Tak ketinggalan, hadir pula berbagai penasihat DWP dari sektor-sektor terkait dan praktisi literasi digital Marcella Zalianty sebagai narasumber.