HARIAN NEGERI, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal proses uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Ketua BEM UI, Yatalatof Imawan, menegaskan bahwa MK harus berani mengambil keputusan tanpa takut terhadap potensi intervensi kekuasaan. Ia menilai situasi politik saat ini menunjukkan kecenderungan negara menuju praktik otoritarianisme.

“Kita mengawal dan juga ingin memberi pesan kepada MK bahwa MK jangan takut terhadap tekanan apa pun. Apalagi di sini kita dihadapkan negara menuju otoritarian,” ujar Yatalatof dalam orasinya.

Aksi ini juga digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, yang menjadi korban teror penyiraman air keras dan kini tengah memperjuangkan keadilan melalui judicial review atas Pasal 47 UU TNI.

Yatalatof menjelaskan bahwa jika gugatan tersebut dikabulkan, hal itu akan menjadi momentum penting untuk memutus rantai impunitas aparat keamanan.

“Jika MK mengabulkan judicial review yang diajukan oleh Andrie Yunus, maka setiap kriminalisasi yang dilakukan TNI kepada sipil akan diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer yang tertutup dan tidak transparan,” tegasnya.

BEM UI berkomitmen memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa demi mencegah kembalinya Indonesia ke era militerisme dan represi negara.

“Kita akan melakukan gerakan yang lebih besar agar negara ini tidak menjadi negara militer, negara otoritarian yang tidak melindungi rakyatnya,” ujar Yatalatof.

Kekhawatiran serupa disampaikan Khariq Anhar dari Serikat Tahanan Politik Indonesia. Ia menilai ruang kebebasan sipil kian tergerus, ditandai maraknya intimidasi, teror digital, hingga aksi doxing terhadap para aktivis.

“Dalam percakapan WhatsApp grup pribadi saja bisa terkena doxing. Informasi dibocorkan begitu saja. Kami merasa tidak ada keamanan sama sekali,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dirinya bahkan kerap menerima telepon dari pihak intelijen hanya karena mempromosikan kegiatan diskusi.

“Bahkan untuk posting ajakan diskusi saja, saya selalu ditelepon oleh intelijen,” ungkap Khariq.

Aksi ini menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil tetap menjadi garda depan dalam mengawal demokrasi, menentang impunitas, dan memastikan bahwa MK menjalankan fungsi konstitusionalnya secara independen.