HARIAN NEGERI, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) melalui Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menggelar kegiatan Kick Off Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, bertempat di Ruang Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Jum'at (16/5/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, dan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta perwakilan dari 58 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Menjawab Asta Cita Presiden, Bangun SDM Pemuda

Dalam sambutannya, Wamenpora Taufik Hidayat menekankan pentingnya RPerpres ini sebagai bagian dari implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam Asta Cita ke-4 yang menekankan pengembangan SDM unggul, pendidikan, teknologi, kesehatan, kesetaraan gender, dan penguatan peran pemuda serta penyandang disabilitas.

“Kick off ini adalah tonggak penting untuk memastikan bahwa setiap pemuda di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkontribusi, dan memimpin,” ujar Taufik.

Rancangan ini menjadi bagian dari kerangka kerja Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan 2025–2029, yang disusun sebagai roadmap nasional peningkatan kualitas pemuda lintas sektor.

Isu Strategis dan Target IPP Nasional

Dalam paparannya, Wamenpora juga menyoroti rendahnya laju peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)dalam 8 tahun terakhir, yaitu hanya naik sebesar 7,16 poin, atau kurang dari 1 poin per tahun. Untuk mengejar target IPP sebesar 57,67 pada tahun 2024, dibutuhkan intervensi lintas sektor yang lebih kuat dan terarah.

Domain baru dalam IPP 2025–2029 juga diperkenalkan, mencakup:

• Pendidikan dan pelatihan

• Kesehatan (fisik & mental)

• Ketenagakerjaan layak

• Partisipasi dan kepemimpinan

• Inklusivitas dan kesetaraan gender

Paparan Deputi: Dari Filosofi hingga Tantangan Kepemudaan

Deputi Bidang Pelayanan Pemuda, Yohan, menyampaikan perkembangan substansi RPerpres serta revisi atas Perpres Nomor 43 Tahun 2022. Dalam pemaparannya, Yohan menekankan filosofi, demografi, dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi pemuda Indonesia.

Beberapa isu krusial yang disampaikan meliputi:

• Partisipasi rendah di dunia kerja

• Kesehatan fisik dan mental pemuda

• Perilaku berisiko dan kurangnya ruang partisipasi produktif

“Pemuktahiran metodologi IPP adalah kunci untuk menjawab dinamika dan tantangan pemuda 2025–2029,” ujar Yohan.

Penutup: Sinergi Lintas Sektor untuk Pemuda Berkualitas

Kick off ini menjadi langkah awal menyusun blueprint kebijakan yang inklusif dan transformatif bagi pelayanan kepemudaan nasional. Diharapkan, koordinasi lintas sektor antar K/L bisa menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi generasi muda Indonesia.