HARIAN NEGERI, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, Bahlil mengatakan pemerintah tengah mendorong diversifikasi energi rumah tangga melalui berbagai alternatif, seperti kompor listrik, gas alam terkompresi (CNG), dan sumber energi lainnya.

Menurutnya, program kompor listrik menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan impor LPG yang selama ini masih menjadi beban bagi neraca energi nasional. Untuk mendukung implementasi program tersebut, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI membantu melakukan pendataan daerah-daerah yang membutuhkan kompor listrik agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi.

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut direncanakan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Kedua program tersebut merupakan inisiatif baru yang diajukan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, Bahlil menegaskan besaran anggaran yang diajukan masih dapat disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan fiskal pemerintah.

Gagasan pengalihan penggunaan LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah diwacanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Dorongan untuk kembali mengembangkan kompor listrik menguat setelah terjadinya gejolak harga energi global. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Eddy Soeparno, sebelumnya menilai transisi dari kompor gas ke kompor listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban subsidi impor LPG yang terus meningkat.

Menurut Eddy, biaya elektrifikasi rumah tangga berpotensi lebih efisien dibandingkan anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk mendukung impor LPG. Ia juga mengingatkan bahwa sekitar 75–80 persen kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat mempercepat program elektrifikasi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga kebutuhan rumah tangga, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.