HARIAN NEGERI - PONTIANAK, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melalui Sekretariatnya kembali menegaskan komitmen mendorong pembangunan yang berorientasi pada hak asasi manusia melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi dan Refleksi: Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM di Harris Hotel Pontianak. Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif berbagai pihak dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Forum diskusi tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, lembaga negara dan lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat.

Selain itu, Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini memperkuat semangat kolaborasi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian.

"Keberagaman kondisi sosial, geografis, dan budaya di Kalimantan Barat menuntut pendekatan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Nelly, Selasa (31/3).

Pada sesi pemaparan materi, Dr. Purwanto, S.H., M.Hum., FCBArb., FIIArb. mengangkat sejumlah isu strategis HAM yang masih menjadi tantangan di daerah, seperti konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman, layanan kesehatan di kawasan perbatasan, serta persoalan lingkungan hidup.

"Pembangunan yang berpihak pada HAM harus mampu memastikan perlindungan bagi kelompok rentan sekaligus menghadirkan keadilan sosial secara nyata," ucap Dr. Purwanto.

Selanjutnya, Irwan Lahnisafitra, S.T., M.T. dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif.

"Meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan," tutur Irwan.

Irwan, juga memperkenalkan inovasi program Desa SAKTI (Desa Bebas Angka Tidak Sekolah) sebagai langkah konkret memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Melalui FGD ini, Komnas HAM Kalimantan Barat kembali menegaskan peran strategisnya dalam pemajuan dan penegakan HAM melalui fungsi edukasi, pengkajian, pemantauan, dan mediasi.

Forum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi lintas sektor agar kebijakan pembangunan di Kalimantan Barat semakin inklusif, berkelanjutan, serta mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.