Oleh: Syaefunnur Maszah

Kegagalan tata kelola global semakin nyata di tengah berbagai krisis yang melanda dunia. PBB, yang dibentuk untuk mencegah perang dan menyelesaikan konflik melalui diplomasi, kini tampak tidak efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Krisis iklim semakin memburuk, ketegangan geopolitik meningkat, dan kepercayaan publik terhadap institusi internasional terus menurun. Berbagai masalah global seperti pandemi, regulasi kecerdasan buatan, dan ketidakstabilan ekonomi tidak mengenal batas negara, sementara sistem tata kelola global masih berpegang pada konsep kedaulatan nasional yang sering kali menghambat kerja sama internasional.

Sebagaimana artikel berjudul Why Global Governance Is Failing, penulis Antara Haldar, 14 Maret 2025, The Jakarta Post, kegagalan tata kelola global terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian struktur institusi internasional dengan tantangan abad ke-21. PBB dan organisasi multilateral lainnya tetap terjebak dalam paradigma lama yang mengutamakan kepentingan negara-bangsa, sementara dunia membutuhkan mekanisme yang lebih fleksibel dan responsif. Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik global dan perpecahan kepentingan di G20 menjadi bukti bahwa sistem ini tidak lagi cukup efektif untuk menghadapi realitas dunia yang semakin kompleks.

Dari perspektif perdamaian dunia, tata kelola global yang tidak efektif justru memperparah ketegangan internasional. Ketidakmampuan organisasi internasional dalam mencegah konflik berskala besar menunjukkan bahwa diplomasi multilateral mengalami krisis legitimasi. Negara-negara besar semakin mengandalkan pendekatan unilateral, sementara negara-negara berkembang sering kali menjadi korban ketimpangan kebijakan global. Jika tata kelola global terus gagal beradaptasi, maka ketidakstabilan internasional akan semakin sulit dikendalikan, berpotensi memicu perang regional dan menghambat kerja sama global yang lebih konstruktif.

Namun, di tengah krisis tata kelola global, muncul beberapa tren baru yang dapat menjadi alternatif solusi. Model kerja sama regional seperti Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara dapat berbagi kedaulatan demi kepentingan bersama. Selain itu, peran organisasi non-negara seperti perusahaan teknologi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas akademik semakin signifikan dalam menangani isu-isu global. Pendekatan multipemangku kepentingan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi strategi baru untuk mengatasi kebuntuan dalam sistem tata kelola global yang berbasis negara-bangsa.

Strategi lain yang dapat ditempuh adalah mendorong reformasi institusi global agar lebih inklusif dan responsif. Pembaruan struktur Dewan Keamanan PBB agar lebih mencerminkan realitas geopolitik modern merupakan langkah mendesak. Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi internasional perlu lebih demokratis, tidak lagi didominasi oleh segelintir negara besar. Dengan memberikan peran lebih besar kepada negara-negara berkembang dan masyarakat sipil, tata kelola global dapat menjadi lebih adil dan efektif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Selain reformasi institusional, penguatan diplomasi berbasis solusi juga menjadi kunci keberhasilan tata kelola global. Alih-alih sekadar membahas perbedaan kepentingan, negara-negara harus lebih fokus pada kerja sama konkret dalam menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan kesehatan global. Pendekatan berbasis solusi ini dapat mengurangi ketegangan geopolitik dan membuka ruang bagi kompromi yang lebih konstruktif di tingkat internasional.

Penting juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi global. Keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor utama dalam meningkatkan legitimasi tata kelola global. Dunia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga sistem yang dapat dipercaya oleh masyarakat global. Dengan demikian, reformasi tidak hanya terjadi di tingkat elite politik, tetapi juga di akar rumput melalui peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya kerja sama internasional.

Dalam menghadapi tantangan besar abad ini, dunia tidak bisa terus terjebak dalam model tata kelola global yang usang. Jika komunitas internasional serius dalam menciptakan perdamaian dunia, maka diperlukan inovasi dalam struktur dan pendekatan diplomasi global. Kerja sama regional, peran aktor non-negara, reformasi institusional, diplomasi berbasis solusi, dan keterlibatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam membangun tata kelola global yang lebih adaptif dan efektif. Masa depan perdamaian dunia bergantung pada kesediaan semua pihak untuk bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi nyata.