Tantangan utama UMKM dalam mengimplementasikan ESG kerap muncul akibat keterbatasan modal dan pengetahuan. UMKM di Indonesia sering kali memiliki sumber daya keuangan yang terbatas sehingga sulit mengalokasikan dana untuk teknologi ramah lingkungan dan program tanggung jawab sosial. Keterbatasan akses informasi dan pelatihan juga menyebabkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip ESG, sehingga banyak pelaku UMKM yang masih meragukan manfaat jangka panjangnya. Regulasi dan standar yang ada pun belum sepenuhnya disesuaikan dengan kapasitas UMKM, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keberlanjutan yang kompleks.

Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan dalam bentuk insentif serta fasilitas pendampingan khusus untuk UMKM. Kurangnya panduan praktis dan pendampingan teknis membuat UMKM harus mengandalkan sumber daya internal yang terbatas. Selain itu, persaingan pasar yang ketat mendorong UMKM untuk lebih fokus pada kelangsungan operasional dan efisiensi biaya, daripada menginvestasikan waktu dan tenaga pada inisiatif keberlanjutan. Dampak greenwashing yang terjadi pada beberapa perusahaan besar juga menambah keraguan, sehingga pelaku UMKM cenderung menghindari komitmen ESG yang dianggap sebagai beban tambahan.

Kendati demikian, peluang untuk mengatasi tantangan ini dapat muncul melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesadaran melalui edukasi, serta dukungan kebijakan yang lebih inklusif bagi UMKM. Inisiatif pelatihan, akses pembiayaan berbasis keberlanjutan, dan penyusunan standar pelaporan yang disederhanakan diharapkan dapat membantu UMKM untuk secara bertahap mengintegrasikan prinsip ESG dalam operasionalnya, sehingga tidak hanya mendorong keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.